BeritaUmum

Dinas Perikanan Minim Anggaran, Hingga Kasak Kusuk Program Penggadaan yang Rentan Disalahgunakan

KABAR RESKRIM POLRI | Banyuwangi-Berbicara tentang Dinas Perikanan kabupaten Banyuwangi, kini dinas tersebut dinahkodai oleh sosok yang tidak asing lagi ditelingga yaitu Suryono Bintang Samudra. Kasak – kusuk nya, dinas tersebut minim anggaran dan terindikasi adanya program yang rentan disalahgunakan.

Suryono Bintang Samudra merupakan orang lama di Dinas Perikanan Banyuwangi. Kariernya dimulai dari bawah hingga sekarang menjadi Plt Kepala Dinas Perikanan tak lepas karena kinerjanya yang puluhan tahun di dinas tersebut.

Dinas Perikanan ini memiliki program pengadaan bibit benih ikan dan perahu nelayan. Penulis mencoba sedikit mengulas tentang pengadaan bibit atau benih ikan terlebih dahulu. Pengadaan ini sangat sulit untuk dihitung secara detail tentang bibit ikannya. Misalkan, pengadaan bibit benih ikan nila sebanyak 6.000 ( enam ribu ) ekor dengan ukuran kecil dan ditebar di sungai. Lalu, bagaimana cara pihak Inspektorat memastikan bahwa pengadaan itu sebanyak 6.000 ekor?.

Lalu selanjutnya adalah program pengadaan perahu nelayan. Dari garis pantai yang dimiliki oleh kabupaten Banyuwangi, dan sekian banyak para nelayan yang ada, berapa persen kiranya bantuan yang bisa disalurkan dan tersalurkan dari d
Dinas Perikanan ke nelayan?. Lalu apakah anggaran yang turun dan yang sesuai direncanakan sudah tersalurkan kepada orang yang tepat?. Patut sekiranya Dinas Perikanan kabupaten Banyuwangi ini diuji terkait kinerjanya dengan indeks kepuasan masyarakat khususnya para nelayan.

Seberapa besar peran Plt Suryono Bintang Samudra ini untuk mengoptimalkan masa jabatan Plt nya diman menurut aturan jabatan Plt tersebut memiliki batas waktu yang sudah ditentukan. Jika dirasa tidak maksimal, patut sekiranya Sekda sebagai pucuk pimpinan tertinggi ASN di Banyuwangi harus segera meng evaluasi kinerjanya agar tercapai kinerja yang efektif dan efisien agar tidak ada kesan like and dislike.

Veri Kurniawan S.ST., S.H ( Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah / FOSKAPDA ).

Download Berita

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button