Banyuwangi – Kabar Reskrim Polri //Gamangnya dalam penegakan hukum di suatu daerah bisa menjadi masalah yang serius dan sangat berdampak jika terus dibiarkan berlarut-larut tanpa ada reformasi hukum yang konkret, Sabtu (6/10/2023).
Gamangnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di setiap daerah atau kabupaten dapat memiliki dampak yang serius pada berbagai aspek masyarakat dan pemerintahan. Beberapa dampak utama dari gamangnya penegakan hukum bisa menimbulkan ketidakadilan, Ketika penegakan hukum tidak konsisten atau adil ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum. Orang yang kuat secara politis atau ekonomi mungkin terhindar dari pertanggungjawaban, sementara orang miskin atau yang tidak memiliki hubungan politik mungkin menjadi sasaran yang lebih mudah.
Selanjutnya akan menimbulkan korupsi, lemahnya dalam penegakan hukum sering kali menciptakan peluang untuk korupsi. Aparat penegak hukum yang tidak efisien atau tidak etis dapat saja menerima suap atau memungkinkan praktik korupsi lainnya untuk memberi celah para mafia hukum untuk berkembang besar yang justru hal ini bisa menciptakan industri hukum (Memperjualbelikan Hukum).
Selain itu juga bisa menimbulkan ketidakpastian Hukum, bisnis dan masyarakat sangat memerlukan ketentuan hukum yang jelas yang dapat diandalkan untuk berinvestasi dan beroperasi dengan baik. Gamangnya penegakan hukum dapat menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga hal ini sangat merugikan investasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
Lebih parahnya lagi, gamangnya dalam penegakkan hukum juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik, ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Masyarakat mungkin merasa bahwa hukum tidak berlaku bagi semua orang secara adil, dan beranggapan bahwa hukum adalah senjata bagi orang yang punya uang dan kuasa saja.
Yang harus diwaspadai adalah pertumbuhan Kejahatan, dari Ketidakmampuan dalam penegakan hukum dapat meningkatkan tingkat kejahatan. Penjahat mungkin merasa lebih percaya diri dalam melanggar hukum jika mereka merasa tidak akan ditangkap atau dihukum dengan tegas, dan lebih berani lagi untuk melakukan kejahatan apabila ada backup dibelakang mereka.
Hal ini akan berdampak pada gangguan terhadap pembangunan ekonomi, ketidakpastian dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dapat menghalangi pembangunan ekonomi dan investasi. Bisnis mungkin enggan beroperasi di daerah yang dianggap memiliki penegakan hukum yang gamang dan lemah, dan justru akan membuat suatu daerah tidak bisa berkembang.
Selain berdampak, juga bisa menciptakan ketidakstabilan sosial, gamangnya penegakan hukum dapat memicu ketidakpuasan sosial dan protes yang berpotensi berujung pada kerusuhan atau ketidakstabilan politik di suatu daerah.
Untuk mengatasi dampak negatif ini, penting untuk memperkuat independensi, transparansi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta meningkatkan pelatihan dan sumber daya mereka. Reformasi hukum dan sistem peradilan juga dapat diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan kepercayaan masyarakat, penegakkan hukum yang konkret akan menciptakan situasi yang lebih kondusif, semoga bisa menjadi perhatian dan evaluasi dalam penegakkan hukum saat ini di setiap daerah.
