Banyuwangi – Kabar Reskrim Polri | Fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap dihilangkannya Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 dalam rapat paripurna dewan, Kamis malam (28/09/2023).
Rapat paripurna menyampaikan pendapat umum fraksi-fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono di ikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Turut hadir Sekretaris Daerah, H. Mujiono, jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah/Kades se Banyuwangi.
Pemandangan Umum diawali dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Priyo Santoso menyampaikan, setelah mencermati ke deskripsi materi pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2023,
Fraksi PKB memberikan beberapa catatan penting sebagai masukan serta pijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang.
- Advertisement -
Fraksi PKB berharap dalam penyusunan kebijakan umum perubahan APBD, dilakukan secara menyeluruh dalam rangka menampung seluruh asumsi-asumsi dan pendapatan belanja serta pembiayaan daerah maupun untuk menyesuaikan prioritas belanja.
“Perubahan APBD disusun tidak hanya untuk mengikuti regulasi formal semata, namun harus lebih mengedepankan asas keberpihakan dan kebermanfaatan kepada masyarakat,” ucap Priyo Santoso dihadapan rapat paripurna.
Belanja daerah harapannya bisa dimaksimalkan penggunaannya sebagai upaya menggeliatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat banyuwangi setelah tiga tahun lebih pascapandemi covid-19. karena itu fraksi PKB menyarankan kepada eksekutif untuk melakukan optimalisasi anggaran belanja secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKB juga memandang penting untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap OPD sebagai anggaran pengguna, sehingga pelaksanaan belanja daerah bisa optimal, efektif, efisien, dan konsisten. sehingga merugikan anggaran dalam penerapannya bisa diminimalkan, ” tegasnya.
Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat yang membacakan juru bicaranya, Yusieni menyampaikan bahwa rata-rata rasio kemiskinan fiskal daerah pada APBD di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur sebesar 34,26 persen. sedangkan pada perubahan APBD Banyuwangi tahun 2023, rasio kemandirian fiskal daerahnya hanya dirancang sebesar 17,7 persen.
”Ke depan, Fraksi Demokrat berharap agar eksekutif lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kontribusi PAD, agar ruang fiskal pada APBD perubahan ini maupun pada APBD yang akan datang semakin membesar,” ucap Yusieni dihadapan rapat paripurna.
Pagu belanja APBD induk banyuwangi tahun 2023 sebesar rp. 3,23 triliun. dari pagu tersebut, per tgl. 27 September 2023 baru terserap sebesar Rp. 2,12 trilyun atau hanya terserap 65,58 persen.
Hal ini membuktikan tren penyerapan bulanan secara konsolidasian belum membaik dengan tagihan di akhir tahun. tingginya serapan belanja di bulan Nopember & Desember mengindikasikan kurang efektifnya pola belanja yang dilakukan daerah, ” ungkap Yusieni.
Fraksi Demokrat juga mengingatkan eksekutif agar aktualisasi regulasi keuangan daerah menjamin agar segera membuat perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juncto pasal 137 buruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana setiap daerah harus punya perda dengan batas waktu paling lambat tgl. 4 Januari 2024. agar ada keselarasan dengan nomenklatur aturan perpajakan dan retribusi daerah yang baru, pada APBD induk tahun anggaran 2024 nanti.
Pemandangan umum fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Suyatno menyampaikan, bahwa perubahan perekonomian secara global dan nasional menjadi dasar asumsi makro ekonomi Banyuwangi, harus menjadi perhatian kita bersama, maka perlu diambil langkah-langkah antisipasi terhadap situasi yang berkembang hingga akhir tahun 2023.
”Fraksi Golkar-Hanura, memberikan penguatan pada program-program yang pro rakyat, inovatif dan terukur, dalam menciptakan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah,” ucap Suyatno.
Fraksi Golkar-Hanura berharap pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bekerja secara lebih bersinergi, dengan tujuan untuk benar-benar memastikan bahwa kondisi perekonomian di Banyuwangi masih dalam keadaan yang aman, sementara perkembangan situasi ekonomi global dan nasional, mengharuskan kita harus fokus pada Pemulihan ekonomi secara nyata dalam skala kabupaten.
Untuk Belanja daerah, Fraksi Golkar-Hanura berpendapat bahwa salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah tingkat penyerapan anggaran disesuaikan dengan skedul yang telah ditetapkan, mengingat pencairan anggaran yang lambat akan berdampak pada keadaan yang tidak menguntungkan bagi APBD tahun berjalan.
”Kami Fraksi Golkar-Hanura berharap bahwa di sektor Pekerjaan Umum dan Hibah realisasinya perlu mendapatkan prioritas, ” pinta juru bicara fraksi Golkar-Hanura.
Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem yang dibacakan langsung ketua fraksinya, Ali Mustofa menyampaikan,fraksi partai Nasdem berharap perubahan APBD 2023 ini disusun secara terstruktur, profesional dan diharapkan mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme dan mendukung pencapaian target pembangunan di Banyuwangi.
Fraksi Nasdem berharap agar pihak eksekutif dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dengan maksimal yang bersumber dari pajak dan retribusi guna meningkatkan perekonomian yang tangguh dengan berbasis ekonomi kerakyatan, ”ucap Ali Mustofa.
Secara garis besar program perencanaan dan kegiatan pada perubahan APBD tahun 2023, baik urusan wajib dan urusan pilihan telah tertuang dalam perubahan kebijakan umum APBD, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023, sehingga penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat lebih terarah dan efisien.efisien.
Pemandangan umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya, Sri Wahyuni meminta pada saat melakukan pembahasan dalam rapat lanjutan nanti, Bupati agar melibatkan DPRD dalam setiap penyusunan kebijakan program dan kebijakan anggaran, mengingat tantangan dimasa pemulihan ekonomi dan kebijakan pusat maupun provinsi ini akan membutuhkan strategi kebijakan yang komprehensif dan realistis. Begitupun mengenai belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer, kemudian dalam pembiayaan yaitu antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang hampir keseluruhan realisasinya belum terlaksana secara maksimal.
” Kami meminta nanti Bupati dapat memberikan pemaparan program yang konkrit yang mampu meminimalisir pengendapan anggaran dari masing-masing program pada setiap dinas yang ada, silpa yang tercantum dalam dokumen menurut kami sangat besar . Silpa tahun 2023 ini masih sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah silpa di tahun sebelumnya, ”ucap Sri Wahyuni dihadapan rapat paripurna.
Dalam APBD terdapat dana transfer DAK, apakah hal itu dapat dipastikan ada kenaikan lebih dari yang direncanakan. peningkatan pendapatan dari aset yang dipisahkan yang berada pada badan milik daerah seperti PUDAM seharusnya harus ditingkatkan.
“Sehubungan dengan hal itu Fraksi Gerindra-PKS menanyakan upaya apa saja yang dilakukan badan usaha milik daerah tersebut untuk meningkatkan PAD,” tegasnya bertanya.
Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dibacakan langsung ketua fraksinya, Basir Khadim menyampaikan bahwa kehadiran raperda tentang perubahan APBD tahun 2023, selain merupakan keharusan secara regulatif, lebih dari itu, adalah pesan essensial, tentang gambaran yang jelas keseluruhan kemajuan pembangunan secara integratif di Banyuwangi kita tercinta. oleh karena itu selain harus regulatif, juga harus solutif dan kapabel. namun demikian setelah dilakukan penelitian mendalam.
Fraksi PPP berpendapat bahwa raperda ini masih menyisakan pertanyaan yang harus dijelaskan secara orientatif, solutif bahkan argumentatif, ”ucapnya.
Hal serupa telah disampaikan oleh ekskutif, bahwa APBD tahun 2023 tetap berfungsi sebagai instrumen stimulasi untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi, serta antisipasi terhadap terbukanya dan permasalahan yang mungkin masih akan terjadi hingga akhir tahun 2023. dengan demikian sepertinya kemungkinan yang tidak di inginkan terjadi, dengan posisi silpa pada posisi Rp. 0,00
” Bagaimana skema pembiayaan yang akan dilakukan secara ekskutif. sementara kita sampai akhir tahun anggaran andalan kita hanyalah ada pada perubahan APBD tahun 2023 ini, ” tanyanya.
Sementara dalam rapat paripurna ini, Fraksi PDI Perjuangan tidak menyampaikan Pemandangan Umumnya karena seluruh anggotanya mengikuti kegiatan Rakernas partai di Jakarta. Usai seluruh fraksi membacakan PU fraksinya rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.(mutiah)
