Bima, – kabar reskrim polri | Pemerintah Desa Woro menggelar rapat persiapan musim tanam di aula Kantor Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 22 September 2023 pagi.
Rapat melibatkan pengurus dan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) so Lano serta Ketua Gapoktan memadati aula kantor desa setempat.
Kepala Desa Woro Abdul Farid Ismail mengatakan, rapat ini dilakukan mengingat sudah memasuki musim bercocok tanam agar dapat memastikan segala kebutuhan masyarakat teratasi. Baik secara teknis maupun soal komoditas yang lebih memuaskan hasil untuk mensejahterakan masyarakat.
“Ini semua perlu dibahas bersama seperti dilakukan sekarang,” kata kades.
Kades menegaskan, terkait kebersamaan kelompok Lano yang dibangun sejak 2016 hingga sekarang harus dipertahankan. Atas kebersamaan itulah sehingga perjuangan so Lano tercapai dan sukses.
Semuanya jangan mau diprovokasi oleh orang-orang. Sebab, ada banyak penumpang gelap yang hendak mau masuk kepentingan politik dibalik kesuksesan perjuangan Lano itu.
“Jangan coba-coba dan kalau ditemukan, maka saya tidak segan-segan bertindak. Saya akan cabut keanggotaan so Lano itu,” tegasnya.
Kades merasa bangga dan bahagia mendengar hasil jagung masyarakat so Lano kemarin benar-benar memuaskan. Ada yang 30, 50, bahkan 70 ton.sehingga dapat menanggulangi kebutuhan pangan dan sandang masyarakat itu sendiri,
“Saya pada intinya tak ingin masyarakat lapar dan masyarakat harus sejahtera,” ucapnya.
Dia berharap, bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah kebersamaan itu.
Sekiranya ada sesuatu hal yang berpotensi mengganggu kelangsungan aktivitas dalam mengelola hutan negara so Lano itu, hendak menyelesaikan secara arif dan bijaksana, tanpa harus dengan kekerasan apalagi main hakim sendiri.
“Jika terjadi konflik, maka akan menjadi celah bagi negara untuk menutup aktivitas masyarakat di so Lano dan jangan aktivitas di luar area calon perhutanan sosial karena bagi siapapun yang melanggarnya tetap diproses hukum,” pungkasnya.
Ketua Kelompok So Lano Sahrul Ismail mengimbau agar anggota so Lano untuk tetap menjaga komitmen di dalam pengelolaan hutan itu. Salah satunya yakni merehabilitasi hutan dengan berbagai tanaman-tanaman keras yang memiliki fungsi ganda. Baik secara ekologis maupun ekonomis.
“Kita jangan hanya semangat orientasinya memuaskan kebutuhan ekonomi saja. Namun, pengembalian fungsi hutan yang sudah kritis diabaikan,” kata Sahrul.
Sahrul menegaskan, dalam komitmen pengelolaan hutan negara yang difasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dinas LHK Provinsi NTB itu ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi bersama.
“Jangan khianati komitmen itu. Bagi siapapun yang melanggarnya tidak akan ditolerir. Pelakunya akan diberi sanksi sesuai poin-poin yang telah disepakati bersama nantinya,” tegas Sahrul.
Ketua Gapoktan Darmon mengaku, pihaknya sedang berkoordinasi dengan leading sektor pertanian terkait penambahan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari 30 ditambah 6 kelompok Lano, yang mudah-mudahan dapat terakomodir oleh pemerintah yang berwenang.
“Sangat tak berarti adanya penambahan kelompok, jika tak masuk dalam.RDKK. Apalagi yang menjadi kesulitan anggota selama ini adalah pupuk,” kata Darmon.
Menurut dia, pendistribusian pupuk pun nantinya dapat dilakukan langsung kepada konsumen dan tanpa harus melalui pemerintah.
“Pemerintah juga banyak kesibukan lain dalam melayani masyarakat yang menjadi tugas pokoknya sebagai pelayan publik,” harapnya.
Dia menambahkan, pengurus Gapoktan, P3A, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada hubungan dengan kelangsungan pertanian masyarakat agar menjalankan tugas secara maksimal.
“Ini semua demi membantu tugas pemerintah untuk kebutuhan masyarakat sehingga hasil usaha masyarakat pun memuaskan,” tutup Darmon.
Habe