Banyuwangi – Kabar Reskrim Polri//Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (DPU CKPP) Kabupaten Banyuwangi diundang oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk berpartisipasi dalam acara Forum Group Discussion (FGD) guna merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur bertempat di Bakorwil V Jember, Selasa (16/05/2023).
FGD tersebut bertujuan untuk menggabungkan masukan dari daerah-daerah terkait mengenai Pola Ruang dan Struktur Ruang, dengan fokus pada potensi daerah dan rencana investasi di daerah setempat.
Acara ini juga menjadi kesempatan bagi DPUCKPP Banyuwangi untuk mensinkronisasi revisi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW dengan revisi Perda Nomor 8/2012 tentang RTRW Kabupaten Banyuwangi yang saat ini sedang dilakukan.
“Dengan Revisi Perda Nomor 8/2012 tentang RTRW Kabupaten Banyuwangi yang juga kita lakukan revisi,”kata Plt. DPU CKPP Banyuwangi Melalui Kepala Bidang Tata Ruang, Bayu Hadiyanto
Menurut Kepala Bidang Tata Ruang, Bayu Hadiyanto, revisi ini perlu dilakukan setelah 5 tahun peraturan daerah ditetapkan, mengingat perkembangan investasi dan kebijakan daerah, serta perubahan regulasi seperti terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
“Selama FGD, isu-isu strategis yang dibahas meliputi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), produktivitas hasil panen, pariwisata, Pansela, Jalan Tol, Geopark, dan Selingkar Ijén,” ungkapnya.
Bayu Menambahkan, Tujuan dari pembahasan isu-isu ini adalah untuk memperoleh masukan yang komprehensif dan beragam guna mengoptimalkan perencanaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan.Partisipasi DPUCKPP Banyuwangi dalam FGD ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki perencanaan tata ruang wilayah serta mengoptimalkan potensi daerah dan rencana investasi.
“Diharapkan RTRW dapat disusun secara terintegrasi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan wilayah,”Pungkasnya.
